Share ke media
Advetorial Kutai Timur

Kutim Masuk Sasaran Pembangunan Infrastruktur Pascapanen BULOG di Kalimantan

11 Nov 2026 11:00:51302 Dibaca
No Photo

Kutai Timur - Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menjadi salah satu daerah yang masuk dalam rencana pengembangan Infrastruktur Pascapanen (IPP) Perum BULOG di wilayah Kalimantan. Pembangunan fasilitas tersebut diharapkan dapat memperkuat dukungan terhadap pengelolaan hasil pertanian sekaligus meningkatkan ketahanan pangan, baik di tingkat daerah maupun nasional.

Rencana pembangunan itu menjadi salah satu pembahasan dalam Rapat Koordinasi Teknis Percepatan Penyelesaian Penyediaan Infrastruktur Pascapanen yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia secara daring, Rabu (11/11/2026) siang. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mengikuti kegiatan tersebut dari ruang rapat Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kutim.

Dalam pertemuan itu, Kutim tercatat sebagai salah satu daerah strategis yang masuk sasaran pembangunan IPP melalui mekanisme penyediaan lahan hibah oleh pemerintah daerah. Namun, rencana tersebut masih membutuhkan penyelesaian sejumlah tahapan administratif, khususnya terkait dokumen hibah, status kepemilikan lahan, kesesuaian tata ruang, dan perizinan.

Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Noviari Noor, hadir mewakili Pemerintah Kabupaten Kutim bersama jajaran perangkat daerah terkait. Rapat dipimpin Asisten Deputi Logistik Pangan Dalam Negeri Kemenko Pangan, Ridky Irfan Wirautama.

Koordinasi tersebut turut melibatkan Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Kementerian ATR/BPN RI, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengaturan BUMN, Badan Pangan Nasional, Perum BULOG, serta sejumlah pemerintah daerah yang menjadi sasaran pembangunan infrastruktur BULOG.

Selain membahas perkembangan penyediaan lahan, pertemuan tersebut juga menjadi bagian dari tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2026 tentang Percepatan Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Pascapanen dalam rangka Ketahanan Pangan Nasional.

Agenda ini berkaitan dengan penandatanganan kajian bersama pada 4 November 2026 yang menjadi landasan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai usulan tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Perum BULOG.

Dalam penyampaian perkembangan program, perwakilan Perum BULOG, Joko Pamungkas, mengungkapkan bahwa proses administrasi hibah lahan di Kutai Timur masih berjalan. Berdasarkan pembaruan data per 11 November 2026, kondisi tersebut juga dialami 21 daerah lainnya yang tengah menyelesaikan tahapan penyediaan lahan.

Joko menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah untuk mempercepat proses administrasi, termasuk memastikan kelengkapan dokumen tata ruang dan perizinan. Menurutnya, kepastian legalitas tanah diperlukan sebelum pembangunan fasilitas dapat dilaksanakan.

“Kami berharap pemerintah daerah bisa membantu mempercepat proses hibah lahan dan memberikan kepastian kapan dokumennya selesai. Dengan begitu, ketika pembangunan akan dimulai, proses sertifikat tanah juga sudah tuntas,” ujar Joko.

Keberadaan Infrastruktur Pascapanen nantinya diharapkan mampu mendukung penanganan hasil pertanian setelah masa panen. Fasilitas tersebut dirancang untuk membantu pengelolaan hasil produksi, menekan potensi kehilangan hasil panen, serta memperkuat kapasitas penyimpanan dan pengelolaan cadangan pangan.

Bagi Kutai Timur, rencana pembangunan ini menjadi peluang untuk memperkuat infrastruktur pendukung sektor pangan. Ketersediaan fasilitas pascapanen diharapkan dapat menunjang pengelolaan hasil produksi pertanian sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat sistem ketahanan pangan daerah.

Karena itu, penyelesaian persyaratan hibah lahan menjadi tahapan yang perlu segera dituntaskan. Pemerintah daerah bersama kementerian, lembaga terkait, dan Perum BULOG diharapkan terus membangun koordinasi agar seluruh proses administrasi dan perizinan dapat diselesaikan sesuai ketentuan.

Dengan terpenuhinya persyaratan tersebut, pembangunan Infrastruktur Pascapanen Perum BULOG di Kutai Timur diharapkan dapat berlanjut ke tahapan berikutnya. Program ini menjadi salah satu upaya mendukung penguatan infrastruktur pangan sekaligus menjaga ketersediaan cadangan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. (NP/ADV)