Untuk Mengatasi Penurunan Luas Panen Padi di Kalimantan Timur, Dewan Perwakilan Kutim Mendukung Program Ketahanan Pangan

Kutai Timur - Pemerintah daerah, terutama di Kabupaten Kutai Timur (Kutim), sangat memperhatikan penurunan luas panen padi di Kalimantan Timur yang dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Timur.

Luas panen padi di Kalimantan Timur pada tahun 2023 menurun drastis menjadi 57,08 ribu hektare, turun 7,8 ribu hektare dari 64,97 ribu hektare tahun sebelumnya, atau setara dengan penurunan sekitar 12%. Tren penurunan ini menunjukkan ancaman terhadap ketahanan pangan di daerah tersebut.

David Rante, anggota Komisi B DPRD Kutim, menekankan pentingnya menerapkan program ketahanan pangan yang lebih kuat segera setelah panen padi menurun.

Dia berpendapat bahwa langkah-langkah ini sangat penting untuk menjaga kestabilan pasokan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

David Rante menyatakan, “Kita butuh waktu untuk melaksanakan program ketahanan pangan ini. Mengingat pentingnya sektor pertanian bagi perekonomian daerah, kita harus memastikan bahwa makanan di Kutim tetap tersedia dengan cukup, terjangkau, dan berkualitas.”

David menambahkan bahwa pemerintah daerah Kutim optimis bahwa, dalam jangka panjang, program ketahanan pangan yang didukung oleh Badan Pangan Nasional (BPN) akan membantu mengatasi penurunan luas panen dan meningkatkan ketahanan pangan daerah.

Langkah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan sangat penting. David mengatakan, “Kita berharap pemerintah pusat dapat mempercepat pelaksanaan program ketahanan pangan untuk menjamin pasokan makanan di Kutim dan wilayah lainnya.”

Penurunan yang signifikan dalam luas panen padi di Kalimantan Timur menjadi tantangan besar, terutama bagi daerah yang bergantung pada pertanian sebagai sumber pendapatan utama mereka. Beberapa wilayah, termasuk Kutim, mengalami penurunan panen hingga ratusan hektare, yang dapat memengaruhi ketahanan pangan lokal.

Diharapkan pemulihan akan lebih cepat jika Badan Pangan Nasional dan Kepolisian RI bekerja sama untuk meningkatkan ketahanan pangan. Tujuan dari nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani oleh kedua lembaga ini adalah untuk mendorong program-program ketahanan pangan berjalan lebih efisien dan efisien.

Plt Sestama BPN Sarwo Edhy mengatakan, “MoU ini dilakukan untuk mendorong dan mempercepat agar program-program Badan Pangan Nasional dapat berjalan lebih optimal. Ini adalah langkah penting dalam mewujudkan ketahanan pangan yang kokoh dan memperkuat tata kelola sistem pangan nasional yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.”

Untuk memenuhi kebutuhan pangan di seluruh Indonesia, termasuk di Kalimantan Timur, program ini akan memperkuat sistem pangan yang stabil, kata Sarwo Edhy.

Diharapkan program ketahanan pangan yang inklusif dan berkelanjutan ini dapat mencegah krisis pangan di masa depan dengan meningkatkan pasokan pangan yang cukup dan terjangkau bagi masyarakat.

Diharapkan penurunan luas panen padi yang memprihatinkan ini dapat diatasi dan ketahanan pangan di kutai timur dan kalimantan timur dapat terjaga dengan baik dengan kerjasama yang lebih erat antara pemerintah daerah, pusat, dan lembaga terkait, serta upaya sinergi dari semua pihak.ADV