Ahmad Yani Desak ABK dan Insani Barat Alihkan CSR untuk Normalisasi Sungai

Ahmad Yani Desak ABK dan Insani Barat Alihkan CSR untuk Normalisasi Sungai

Jejakdigital.Id, Tenggarong – Bencana banjir yang terus melanda Kecamatan Loa Janan menuntut solusi cepat dan konkret dari semua pihak. Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, menegaskan bahwa pihaknya telah menyepakati langkah strategis bersama pemerintah daerah dan perusahaan untuk mengatasi persoalan ini.

Meskipun perusahaan yang beroperasi di sekitar Loa Janan tidak sepenuhnya mengakui bahwa aktivitas mereka menjadi penyebab tunggal banjir, DPRD Kukar mengambil keputusan tegas pasca-Rapat Dengar Pendapat (RDP) Kamis (2/10/2025).

“Karena belum bisa dibuktikan secara meyakinkan (penyebab banjir), maka kita mendorong agar program PPN maupun CSR perusahaan bisa dialihkan untuk menyelesaikan persoalan masyarakat. Tadi perusahaan, termasuk ABK dan Insani Barat Perkasa, sudah menyatakan siap,” jelas Yani.

DPRD Kukar menetapkan tiga langkah utama yang harus segera dieksekusi. Diantaranya, Optimalisasi Program CSR. Yaitu, Perusahaan wajib membantu warga terdampak dan membiayai penanganan. Kemudian, APBD Sentuh Pemulihan. Mendorong program APBD yang langsung menyentuh kebutuhan pemulihan masyarakat.

Terakhir, Normalisasi Sungai. Melakukan normalisasi, pengurukan, dan pelebaran sungai di Loa Janan yang mengalami pendangkalan dan penyempitan.

“Normalisasi, pengurukan, dan pelebaran sungai menjadi langkah penting. Kalau tidak dilakukan, Loa Janan akan terus dilanda banjir,” tegasnya.

Yani menegaskan penanganan banjir di Loa Janan tidak bisa dilakukan secara sektoral karena lokasi kecamatan tersebut berbatasan langsung dengan Kota Samarinda.

“Penyelesaian persoalan ini membutuhkan kerja sama strategis antara Pemkab Kukar dan Pemkot Samarinda untuk memastikan penanganan air dan drainase terpadu, menjamin solusi jangka panjang,” tandasnya.

Meskipun Erau akan tetap digelar di Kukar sebagai tuan rumah, dukungan anggaran dan pengelolaan bersama dengan Pemprov Kaltim dinilai Yani sebagai kunci utama untuk memaksimalkan potensi festival tersebut.

DPRD Kukar berkomitmen untuk menyuarakan gagasan ini kepada Pemprov Kaltim, memastikan Erau menjadi aset budaya dan pariwisata yang lebih besar dan berdampak luas bagi perekonomian daerah.