Arus Pendatang Meningkat, Disdukcapil Kutim Perkuat Layanan Digital untuk Wujudkan Administrasi Kependudukan yang Efisien

Kutai Timur - Pertumbuhan jumlah penduduk di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus menunjukkan tren positif seiring meningkatnya aktivitas ekonomi dan pembukaan lapangan kerja baru di berbagai sektor.

Mobilitas masyarakat dari luar daerah yang semakin tinggi berdampak langsung pada meningkatnya permintaan layanan administrasi kependudukan, mulai dari pembuatan KTP, KK, pindah datang, hingga akta pencatatan sipil.

Kondisi ini mendorong Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kutim memperkuat sistem pelayanan berbasis digital agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Kependudukan Disdukcapil Kutim, M. Syarif, menuturkan bahwa pertumbuhan penduduk dari arus migrasi masuk setiap tahun menunjukkan peningkatan signifikan.

“Jumlah masyarakat yang masuk ke Kutai Timur jauh lebih besar dibanding yang keluar. Karena itu, kami berkewajiban memastikan pelayanan tetap fleksibel dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang jumlahnya terus meningkat,” ungkapnya, Rabu (12/11/2025).

Untuk menjawab tantangan tersebut, Disdukcapil memperluas penggunaan layanan berbasis digital sebagai solusi percepatan administrasi kependudukan.

Syarif menjelaskan bahwa sistem online yang diterapkan saat ini memungkinkan warga mengurus dokumen tanpa harus datang berulang kali ke kantor pelayanan.

“Masyarakat kini cukup mengajukan permohonan secara daring, memantau progresnya, dan menerima hasilnya lebih cepat. Dengan cara ini, antrean panjang dapat dikurangi dan waktu pelayanan menjadi jauh lebih efisien,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa transformasi ini bukan hanya sebatas modernisasi layanan, tetapi bagian dari pembangunan tata kelola pemerintahan yang lebih akurat dan transparan.

“Peningkatan layanan yang kami lakukan tidak hanya soal digitalisasi, melainkan juga upaya memperkuat sistem pemerintahan yang berbasis data secara jelas dan terbuka,” tambahnya.

Syarif menekankan bahwa data kependudukan yang mutakhir dan valid merupakan pilar utama dalam penyusunan kebijakan publik. Dengan data yang kuat, pemerintah daerah dapat menentukan arah pembangunan secara lebih tepat sasaran, baik dalam sektor kesehatan, pendidikan, maupun perencanaan sosial lainnya.

“Informasi kependudukan yang akurat adalah landasan utama kebijakan publik. Semakin baik sistemnya, semakin tepat pula arah pembangunan yang dijalankan pemerintah,” tutupnya. (ADV)