DPRD Kukar Akui Realisasi Aspirasi Terbentur Efisiensi, Idham: Tidak Semua Usulan Bisa Diakomodir

Jejakdigital.Id, Tenggarong - Keterbatasan kemampuan anggaran daerah menjadi tantangan serius bagi Komisi IV DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) dalam menuntaskan janji pembangunan.

Anggota Komisi IV DPRD Kukar, Muhammad Idham, mengakui dilema, di mana banyak aspirasi masyarakat yang telah diperjuangkan kini terpaksa tertunda.

Misalkan, beberapa usulan di sektor pendidikan memang berhasil diselamatkan masuk dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan tahun ini. Namun, kata dia, sebagian usulan krusial lainnya harus menunggu penyesuaian karena adanya efisiensi anggaran di tingkat daerah.

Idham menjelaskan bahwa meskipun menghadapi keterbatasan keuangan, DPRD tidak tinggal diam. Dewan bersama pemerintah daerah terus berupaya agar usulan masyarakat tetap masuk dalam skala prioritas pembangunan.

Strategi yang digunakan adalah mendorong usulan masuk melalui mekanisme Renja dinas terkait, di luar Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) yang alokasinya terbatas.

“Kami akan terus komunikasi dengan pemerintah agar usulan yang sempat terhapus atau tertunda bisa kembali masuk prioritas. Aspirasi masyarakat harus tetap kita kawal,” tegasnya.

Sorotan ini disampaikan Idham usai menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) sekaligus pelantikan pengurus DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kukar, belum lama ini.

Menurutnya, banyak usulan yang berhasil dihimpun melalui reses maupun kunjungan lapangan.

“Kalau lewat Pokir memang terbatas dan rentan terhapus, tapi kami dorong usulan agar masuk Renja dinas. Dengan begitu, peluang terealisasi lebih besar karena anggarannya juga lebih luas,” jelasnya

Idham menyoroti, tidak semua usulan bisa segera diakomodir karena adanya efisiensi anggaran yang ketat. Bahkan, proyek yang sempat menjadi prioritas pun harus tertunda

“Banyak usulan dari masyarakat yang sudah kami perjuangkan, sebagian sudah masuk dan terealisasi, tapi ada juga yang tertunda. Salah satunya rencana pembangunan jalan di kampung kami, sempat masuk prioritas, tapi akhirnya ditunda karena keterbatasan anggaran. Jadi, tidak Semua Usulan Bisa Diakomodir, ” tandasnya.