DPRD Kukar Dorong Dana CSR-APBD Tangani Dampak Purwajaya, Sinergi Lintas Daerah Jadi Kunci

Jejakdigital.id, TENGGARONG — Penanganan dampak banjir di Desa Purwajaya, Kecamatan Loa Janan, Kutai Kartanegara (Kukar), yang diduga terkait erat dengan aktivitas pertambangan, menjadi perhatian serius DPRD Kukar.

Melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Senin (22/9/2025), Ketua DPRD Ahmad Yani mengambil sikap tegas, mendesak perusahaan agar segera bertanggung jawab melalui mekanisme Corporate Social Responsibility (CSR).

Rapat yang menghadirkan pihak perusahaan, Pemkab, dan perwakilan warga terdampak ini menemukan jalan tengah.

Meskipun perdebatan tentang penyebab pasti banjir belum tuntas secara hukum, DPRD mendorong pemanfaatan program PPN (Pajak Pertambahan Nilai) maupun CSR perusahaan untuk membantu warga.

“Program PPN atau CSR ini bisa segera dialihkan untuk menyelesaikan problem masyarakat.

Perusahaan-perusahaan tadi, termasuk PT Anugerah Bara Kaltim dan PT Insani Bara Perkasa, sudah menyatakan kesiapan mereka untuk berkontribusi,” jelas Ahmad Yani, memastikan adanya jaminan kompensasi bagi warga.

Selain mengandalkan CSR, DPRD Kukar juga membuka peluang penggunaan Dana APBD untuk penanganan yang lebih komprehensif, menandakan komitmen serius Pemkab Kukar dalam membantu rakyatnya.

RDP ini juga menemukan akar masalah utama banjir berulang, kondisi sungai di Loa Janan yang mengalami pendangkalan dan penyempitan alur akibat adanya bangunan di bantaran sungai.

“Perluasan dan pengerukan sungai adalah bagian dari kesepakatan penting. Normalisasi sungai harus segera dilakukan agar banjir tidak terus berulang. Pemkab harus segera bertindak,” tegasnya.

Ahmad Yani menekankan bahwa solusi banjir di Loa Janan tidak akan tuntas jika hanya ditangani secara sektoral oleh Pemkab Kukar saja.

Posisi geografis Loa Janan yang berbatasan langsung dengan Samarinda membuat aliran sungai sangat dipengaruhi oleh kondisi di kota tetangga.

“Banjir tidak bisa selesai kalau hanya ditangani satu pihak. Sungai yang satu sisi masuk wilayah Samarinda dan sisi lain milik Kukar perlu dikelola bersama. Sinergi lintas daerah, baik melalui relokasi, normalisasi, hingga pelebaran sungai, adalah kunci sukses penanganan banjir di masa depan,” pungkasnya.