DPRD Kukar Dorong TAPD Tuntasjan APBD-P 2025

Jejakdigital.Id, Tenggarong - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara (Kukar) mendesak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk segera menuntaskan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2025.

Proses yang cepat ini krusial mengingat banyak program strategis yang menjadi hajat hidup masyarakat bergantung pada alokasi anggaran tersebut.

Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, menegaskan bahwa APBD Perubahan kali ini bukan sekadar penyesuaian angka, melainkan instrumen vital untuk menyelesaikan sejumlah kewajiban mendesak Pemkab.

“Pembahasan APBD Perubahan ini harus cepat selesai, karena bulan ini sudah harus final. Anggaran ini memuat berbagai kepentingan vital, mulai dari penyelesaian utang, proyek tertunda, hingga kebutuhan layanan dasar masyarakat,” tegas Ahmad Yani, Kamis (25/9/2025).

Yani secara lugas menyebutkan beberapa kewajiban yang harus diakomodir tanpa kompromi, di antaranya adalah utang Penyediaan Sarana dan Utilitas (PSU) Pilkada, penyelesaian proyek-proyek yang tertunda, dan terutama, pembayaran hak-hak pegawai dan masyarakat.

“Semua harus clear. Program beasiswa tidak boleh dipotong. Tunjangan guru dan tenaga kesehatan juga harus dibayarkan. Begitu juga dengan pembayaran gaji bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Itu semua prioritas, karena langsung menyentuh masyarakat,” lugas Yani.

Selain sektor pendidikan dan kesehatan, bantuan untuk sektor riil seperti nelayan dan petani juga menjadi prioritas pembiayaan dalam APBD Perubahan ini. DPRD Kukar berkomitmen memastikan alokasi anggaran mencerminkan pemerataan dan keadilan sosial.

“Harapannya, masyarakat merasakan manfaat nyata. Tidak ada yang tertinggal, baik dari sektor pendidikan, kesehatan, maupun sektor riil seperti pertanian dan perikanan,” terangnya.

Terkait proyeksi nilai, Ahmad Yani memaparkan adanya rasionalisasi dari APBD Murni 2025. Jika sebelumnya dipatok Rp12 triliun, kini setelah dilakukan efisiensi, nilainya menjadi Rp11,6 triliun.

“Memang ada pengurangan sekitar Rp300–Rp400 miliar. Namun, kami pastikan perencanaan program tetap berjalan. Prinsip utama adalah kewajiban pemerintah kepada masyarakat dan pihak ketiga harus diselesaikan,” pungkasnya.