TENGGARONG — DPRD Kutai Kartanegara terus mempercepat pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 agar program pembangunan berjalan efektif dan selaras dengan kebutuhan masyarakat.
Senin (20/10/2025), Komisi IV DPRD Kukar menggelar pembahasan bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ketua Komisi IV, Andi Faisal, menekankan pentingnya koordinasi antar-OPD agar tidak terjadi tumpang tindih program. “Kami ingin setiap program jelas manfaatnya dan arah kebijakan pembangunannya sesuai kebutuhan masyarakat,” ujar Andi.
Pembahasan rutin setiap pekan ini menjadi strategi percepatan sinkronisasi pembangunan. Menurut Andi, rencana pembangunan tidak boleh hanya formalitas. Semua program harus memberikan dampak nyata bagi warga Kukar.
Selain itu, DPRD juga mengantisipasi agar program yang dibuat Pemkab Kukar tidak bertentangan dengan kebijakan provinsi maupun pusat. “Kami mengkoreksi program yang diusulkan agar tetap sesuai prioritas dan kebutuhan publik,” jelasnya.
Dalam pembahasan RPJMD, Komisi IV bersama Bappeda Kukar menekankan pembangunan yang berkelanjutan, sejalan dengan tanggung jawab moral DPRD untuk memastikan kepentingan masyarakat terlindungi. Langkah ini menunjukkan komitmen legislatif dalam membangun Kukar secara terarah, efisien, dan berdampak luas.
Masukkan alamat email untukmendapatkan informasi terbaru