DPRD Kukar Tegas Lakukan Skala Prioritas, Komisi III Amankan Anggaran Pendidikan dan Kesehatan

Jejakdigital.Id, Tenggarong — Kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) yang mengalami defisit menuntut kebijaksanaan dan akuntabilitas tinggi dari para pengambil kebijakan.

Anggota Komisi III DPRD Kukar, Fachruddin, menegaskan bahwa lembaga legislatif harus realistis dengan melakukan pemilahan ketat terhadap usulan prioritas yang disampaikan masyarakat.

“Karena daerah kita mengalami defisit anggaran, maka Komisi III harus sangat berhati-hati. Kami menetapkan prioritas kegiatan dari berbagai usulan masyarakat yang masuk,” sebut Fachruddin yang akrab disapa Acong, Sabtu (6/9/2025).

Acong, yang juga menjabat Ketua PAN Kukar, menjelaskan bahwa dalam kondisi anggaran yang terbatas, Komisi III memiliki panduan tegas dalam menentukan belanja pembangunan.

Sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar rakyat, yaitu pendidikan dan kesehatan, harus diutamakan di atas segalanya. Kewaspadaan ini diperlukan mengingat beban belanja rutin Pemkab Kukar yang sangat besar.

“Belanja rutin Pemda, termasuk gaji dan tunjangan pegawai, sudah mencapai angka yang signifikan, hampir Rp 4 triliun.

Ini angka yang besar. Oleh karena itu, sisa anggaran pembangunan harus benar-benar fokus pada pendidikan dan kesehatan sebagai investasi masa depan daerah,” tegasnya.

Sebagai wakil rakyat yang terpilih dari Dapil Samboja, Muara Jawa, dan Sangasanga wilayah yang didominasi oleh mata pencaharian nelayan Acong membandingkan kondisi saat ini dengan masa kejayaan APBD Kukar yang pernah mencapai hampir Rp 14 triliun.

Meski APBD saat ini tidak lagi menyentuh angka Rp 10 triliun, Acong menyatakan komitmennya untuk tetap menyalurkan bantuan kepada masyarakat.

Selain fokus pada perbaikan infrastruktur jalan di masa lalu, kini bantuannya diprioritaskan untuk sektor maritim.

“Karena dapil saya rata-rata nelayan, maka bantuan di bidang perikanan menjadi rutin diberikan. Kami telah menyalurkan pengadaan bibit ikan, lemari pembeku ikan, perlengkapan UMKM, dan pakan ikan,” pungkasnya