DPRD Kutim Meminta Saran BPKP Samarinda Terkait Kendala Proyek MYC Pelabuhan

Kutai Timur—Konstruksi Pelabuhan Kenyamukan menghadapi masalah anggaran yang rumit. Menurut anggota DPRD Kutai Timur Faizal Rachman, dari anggaran sebesar Rp70 miliar yang dialokasikan pada tahun 2023, hanya Rp30 miliar yang digunakan, dan Rp40 miliar yang tersisa menjadi sisa pembiayaan anggaran (Silpa). Untuk tahun 2024, sisa Rp50 miliar dianggap tidak mencukupi untuk menyelesaikan proyek.

Untuk mengatasi hal ini, pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Kutai Timur menghubungi Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Samarinda.

Menurut hasil konsultasi, jika Silpa 2023 dialokasikan untuk 2024, itu harus disertai dengan pertimbangan menyeluruh agar tidak terjadi hal seperti di Tarakan, di mana kontraktor menuntut pembayaran hanya setelah proyek selesai.

Faizal menyatakan bahwa estimasi kekurangan anggaran proyek mencapai Rp414 miliar, menurut konsultasi dengan BPKP. Namun, setelah diteliti, hanya Rp270 miliar yang diperlukan untuk membayar kontraktor.

Keputusan ini diambil untuk memastikan proyek berjalan lancar dan tidak menghasilkan tuntutan kontrak.

menurut pengalaman tarakan selama sesi konsultasi, dia harus menyisihkan anggaran setiap tahun, yang pasti akan membebani daerah.

Faizal berharap kejadian ini tidak akan terjadi lagi di kutai timur. meskipun tenggat waktu MYC hampir dekat, dia hanya ingin hal yang positif dari hasilnya nanti. (SH/ADV)