Fraksi Nasdem Tekankan Efektivitas Pengelolaan APBD 2025 untuk Pembangunan Merata di Kutim

Kutai Timur – Ketua Fraksi Nasdem DPRD Kutai Timur, Kajan Lahang, mengungkapkan pentingnya pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 yang berfokus pada efektivitas dan efisiensi.

Fraksi Nasdem menilai bahwa alokasi anggaran harus mencerminkan kebutuhan strategis masyarakat, dengan prioritas pada pembangunan infrastruktur dan penguatan ekonomi lokal.

“Anggaran APBD 2025 harus dirancang dengan tujuan agar semua fungsi pemerintahan dapat berjalan optimal, serta mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi perekonomian daerah,” ujar Kajan dalam rapat yang digelar pada Kamis (23/11/2024).

Dalam hal ini, Fraksi Nasdem menyoroti belanja modal sebagai titik fokus utama. Kajan menegaskan bahwa anggaran belanja modal harus digunakan secara efisien untuk membangun infrastruktur yang akan menjadi pendorong kemajuan daerah ke depan.

“Pembangunan infrastruktur harus menjadi prioritas, karena hal tersebut akan menjadi fondasi bagi kemajuan ekonomi di masa mendatang,” jelas Kajan.

Selain itu, Fraksi Nasdem juga mendukung alokasi anggaran sebesar Rp15 miliar untuk penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Kajan menekankan pentingnya pengelolaan yang hati-hati agar dana tersebut dapat menghasilkan dampak positif yang maksimal bagi penguatan ekonomi lokal.

Fraksi Nasdem juga memberi perhatian serius pada alokasi anggaran untuk desa dan kecamatan. Kajan menegaskan pentingnya pemerataan pembangunan, agar seluruh wilayah, baik pusat kota maupun pelosok desa, bisa merasakan manfaat yang adil dari APBD.

“Prinsip pemerataan harus diterapkan dengan tegas, sehingga setiap wilayah di Kutim, baik yang perkotaan maupun yang terpencil, dapat merasakan manfaat dari pembangunan yang adil,” tambahnya.

Selain itu, Kajan mengapresiasi adanya alokasi belanja tidak terduga yang disiapkan untuk menghadapi bencana alam.

Meskipun jumlahnya tidak besar, dana ini dianggap penting sebagai langkah antisipatif yang perlu dijaga akuntabilitasnya.

Menutup pandangannya, Kajan menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD 2025 menjadi hal yang sangat krusial untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Kutim.

“Kami berharap APBD 2025 dapat memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.ADV