Hepnie Hermansyah Pansus DPRD Kutim Soroti Tingginya SILPA Anggaran Perjalanan Dinas OPD

Sangatta - Hepnie Hermansyah, Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kutai Timur, mempertanyakan tingginya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) pada anggaran perjalanan dinas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim).

Dalam rapat paripurna ke-23 masa sidang III 2024, Hepnie Hermansyah mengusulkan peninjauan ulang perjalanan dinas OPD untuk meningkatkan efisiensi dan mengalihkan anggaran ke belanja modal.

“Kami sarankan Pemkab meninjau kembali perjalanan dinas yang banyak meninggalkan SILPA agar dapat dilakukan efisiensi untuk menambah belanja modal,” ujar Hepnie Hermansyah.

Sorotan ini didasarkan pada temuan Pansus terkait SILPA yang besar pada anggaran perjalanan dinas OPD selama dua tahun terakhir.

“Secara khusus, Pak Bupati, kami soroti karena dua tahun terakhir ini setiap SKPD SILPA untuk perjalanan dinasnya besar,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Ardiansyah Sulaiman menjelaskan bahwa anggaran perjalanan dinas telah diprogramkan oleh OPD, namun terdapat kebutuhan untuk mengakomodasi undangan mendadak yang tidak terduga.

“Terkait yang normatif itu sudah diprogramkan. Nah, kita juga perlu menyiapkan undangan mendadak ini. Kita tidak tahu kapan presiden, kementerian, dan gubernur mengundang, kapan pertemuan A atau B terjadi. Dan itu tidak tertera dalam program normatif OPD,” jelas Bupati.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa meskipun anggaran untuk undangan mendadak ini tidak dianggarkan, OPD tetap menyiapkannya.

Namun, jika tidak ada kegiatan, anggaran tersebut kembali ke kas daerah dan menjadi SILPA.

“Karena anggaran untuk agenda mendadak tidak ada, maka anggarannya kembali ke kas daerah dan menjadi SILPA. Inilah menjadi pertanggungjawaban kita,” pungkasnya.ADV