Jamhari Sebut Bantuan Bagi Masyarakat Berjalan Inefisiensi, Soroti Lemahnya Pengawasan Legislatif di Kukar

Jejakdigital.Id, Tenggarong - Anggaran pembangunan Kutai Kartanegara (Kukar) dinilai tidak efektif dan rawan penyalahgunaan.

Anggota Komisi I DPRD Kukar, Jamhari, secara terbuka melontarkan kritik keras, menyoroti lemahnya pengawasan dewan dan inefisiensi program bantuan yang digelontorkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab).

Jamhari mengungkapkan, lemahnya fungsi pengawasan dan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rendah membuat masyarakat kerap menilai anggaran pembangunan Kukar hanya bertumpu pada dana transfer dari pemerintah pusat.

“Ucapan seperti itu sering saya dengar saat turun ke lapangan. Rendahnya PAD Kukar ini sering menimbulkan anggapan miring bahwa daerah hanya menghabiskan dana transfer pusat,” tambahnya.

Politisi tersebut memberikan contoh konkret inefisiensi program yang diduga tidak tepat sasaran. Bantuan berupa perahu kecil dengan nilai belasan juta rupiah per unit, faktanya, banyak mesin perahu justru dijual oleh penerimanya.

“Ini contoh jelas bahwa program belum tepat sasaran. Ironisnya, ada yang justru menawarkan mesin bantuan kepada kita [anggota dewan]. Padahal, posisi kita jelas sebagai pengawas. Itu kan memprihatinkan,” ungkap Jamhari.

Jamhari mengakui bahwa persoalan penyalahgunaan ini juga menyangkut fungsi pengawasan internal di DPRD. Ia menilai fungsi kontrol legislatif masih lemah.

“Kita ini punya fungsi mengawasi, tapi sampai di mana pengawasan itu berjalan? Saya pernah mengalami situasi tidak menyenangkan di mana bantuan tersebut justru ditawarkan kepada saya,” ujarnya.

Komisi I DPRD Kukar mendesak agar Pemkab segera memperkuat mekanisme penyaluran bantuan dan meminta DPRD secara kolektif memperketat fungsi pengawasan untuk menjamin setiap rupiah anggaran bermanfaat maksimal bagi masyarakat.