Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani: Segera Definitifkan, Kinerja OPD dan Serapan APBD Terancam Stagnan

Jejakdigital.Id, Tenggarong – Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dinilai terancam stagnan.

Pasalnya, hingga kini, sejumlah kursi Kepala Dinas masih diisi oleh pejabat berstatus Pelaksana Tugas (Plt), kondisi yang dipandang sebagai hambatan serius bagi akselerasi pembangunan daerah.

Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, dengan nada tegas mendesak Pemkab Kukar untuk segera menuntaskan persoalan ini. Yani menilai, keberadaan Plt di posisi strategis tidak bisa lagi ditoleransi karena berbanding lurus dengan kurang maksimalnya serapan dan pelaksanaan program APBD.

“Ke depan itu tidak boleh lagi ada Kadis di-Plt-kan. Semua harus terisi dengan baik. Kalau Plt itu kan sifatnya hanya sementara saja, tidak menetap,” tegas Yani dalam wawancara, Rabu (10/9/2025).

Yani menjelaskan, dampak paling krusial dari Plt adalah terhambatnya pengambilan keputusan strategis jangka panjang.

Pejabat Plt cenderung bekerja dalam batas aman, hanya sekadar menjaga posisi, alih-alih mengambil langkah berani yang dibutuhkan untuk menjalankan program multi-tahun.

“Kalau tidak definitif, berarti tidak serius bekerja. Hal seperti ini tidak bisa dibiarkan karena menyangkut hajat publik dan uang rakyat,” sambungnya.

Oleh karena itu, DPRD Kukar secara resmi melayangkan permintaan agar Pemkab segera melakukan langkah konkret.

Yani menekankan bahwa percepatan pengisian jabatan definitif ini adalah kunci agar roda pemerintahan bisa berjalan efektif sesuai harapan masyarakat.

“Kami dari DPRD meminta kepada Pemerintah Kabupaten, Bupati, sesegera mungkin menempatkan posisi Kepala OPD yang definitif. Tidak boleh lagi ada kekosongan,” ujarnya.

Yani menambahkan, dengan terisinya jabatan Kepala Dinas secara definitif, konsistensi pelaksanaan APBD akan jauh lebih maksimal. Hal ini penting agar pembangunan daerah dapat dilaksanakan dengan baik, terukur, dan tepat sasaran.

“Kalau Plt itu, kami melihat ada indikasi ketidakseriusan dalam mengambil keputusan besar. Maka perlu langkah cepat agar jabatan itu segera didefinitifkan. Supaya pembangunan bisa berjalan sesuai rencana dan tidak mangkrak,” pungkas Ahmad Yani.