Ketua DPRD Kukar Sebut Seleksi Direktur PT KSDE Harus Terbuka

Jejakdigital.Id, Tenggarong - Komitmen DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih diuji dalam proses seleksi Direktur PT Kutai Kartanegara Energi (PT KSDE).

Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, secara tegas memasang pagar tinggi, memastikan figur yang memimpin BUMD strategis sektor kelistrikan dan energi tersebut haruslah seorang profesional dan bukan titipan.

Yani memperingatkan, jika proses seleksi mengarah pada nepotisme atau kedekatan, DPRD tidak akan ragu menggunakan haknya untuk menolak hasil penunjukan.

“BUMD ini bergerak pada sektor vital kelistrikan dan energi. Kita harus pastikan dalam mengelola unit usaha itu, direkturnya harus memiliki profesionalisme yang sangat tinggi. Figur yang dibutuhkan tidak boleh orang sembarangan,” kata Ahmad Yani di DPRD Kukar, Kamis (25/9/2025).

DPRD Kukar menekankan bahwa proses penyeleksian Direktur PT KSDE wajib dilakukan secara terbuka dan transparan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Yani mendesak Pemkab agar mekanisme fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) dilakukan dengan ketat.

“Untuk mencari figur yang profesional, harus dilakukan dengan fit and proper test yang kredibel. Untuk menjadikan Direktur itu layak, harus ada pendapat dan disetujui oleh DPRD. Kalau tidak ada persetujuan itu, maka akan kami tolak,” ancam Yani.

Ia menyoroti bahwa BUMD membutuhkan pemimpin berpengalaman yang mampu membawa manfaat nyata bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD), bukan sekadar menjaga status quo.

Yani menegaskan, penyeleksian jabatan Direktur harus bebas dari nepotisme. Kompetisi harus dibuka secara luas, bahkan hingga kancah nasional atau internasional, untuk mendapatkan talenta terbaik.

“Dalam penyeleksian jabatan Direktur tersebut, tak boleh ada nepotisme. Yang diperbolehkan adalah melakukan penyeleksian secara terbuka. Siapa pun yang mampu untuk mengelola BUMD itu, silakan mengikuti seleksi tersebut tanpa memandang apapun,” ujarnya.

Kendati terbuka untuk umum, Yani memberikan catatan, jika ada talenta daerah yang memiliki kapabilitas dan profesionalisme yang setara atau lebih baik, maka orang daerah (lokal) harus diprioritaskan untuk memimpin aset penting Kukar ini.