Komisi D DPRD Kutim Akan Komunikasikan Sejumlah Program Disdik Kutim

Kutai Timur - DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah kabupaten guna membahas program mereka. Seperti Komisi D yang merencanakan akan melakukan rapat koordinasi dengan Dinas Pendidikan beberapa waktu ke depan.

Ketua Komisi D DPRD Kutim, Julfansyah menuturkan, ada beberapa program yang mesti ditanyakan atau dipastikan pelaksanaannya. Ada pula program berjalan yang sudah dianggap baik tapi harus dimaksimalkan lagi.

Antara lain pembangunan sejumlah sekolah yang harus ditindaklanjuti. Dari pantauannya, ada saja pembangunan sekolah yang belum selesai. Hal ini yang akan dibicarakan Komisi D dengan dinas pendidikan.

“Ini akan kami bahas dulu dengan dinas terkait. Saya sudah bicarakan dengan ketua (DPRD). Apalagi di wilayah saya ada beberapa bangunan sekolah yang belum jadi. Nah ini mau saya tanyakan permasalahannya apa,” katanya.

Menurutnya tak hanya satu sekolah, tapi ada beberapa yang nasibnya serupa. Diketahui, Julfansyah berasal dari Dapil III Kabupaten Kutai Timur yang di dalamnya ada lima kecamatan. Yakni Kecamatan Muara Ancalong, Muara Bengkal, Busang, Batu Ampar, Long Mesangat.

Lebih lanjut, menyangkut nasib guru di Kutim, ia mendengar bahwa beberapa Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) akan diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ia berharap ini bisa terealisasi.

“Kalau guru-guru saya melihat saat ini sudah semakin bagus (kesejahteraannya). Mungkin karena saat ini lebih banyak penganggaran untuk kesejahteraan guru di Kutim,” ujar politisi Partai Golkar ini.

Sementara, untuk program yang sudah baik seperti beasiswa jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, penting untuk dilanjutkan. Tapi dengan catatan sasaran harus tepat.

“Program beasiswa ini sangat baik dilanjutkan demi mendukung pendidikan di Kutim. Tapi harus tepat sasaran. Yang menerima harus mereka yang memang layak menerima,” tuturnya.

Karena ia melihat beasiswa masih belum diberikan pada mereka yang memang layak. Maka, ia menegaskan jika program ini berlanjut ke depannya, sasaran harus tepat.

Termasuk juga program seragam gratis. Bantuan seragam gratis bagi pelajar ini mesti dipastikan anggarannya tepat dan dalam bentuk seragam bukan uang.

“Jangan sampai bentuknya uang ya karena nanti bisa jadi peruntukannya malah bukan untuk seragam. Program seragam maka yang diberikan harus dalam bentuk seragam,“ujarnya.

Pada dasarnya, pihaknya mendukung adanya program-program yang bisa meningkatkan kualitas pendidikan di Kutim. Penerapannya harus benar dan pelaksanaannya penting dievaluasi. “Beberapa hari ke depan kami akan bahas. Nanti akan saya dalami ya, bagaimana pelaksanaannya,” pungkasnya.ADV