Kutai Timur Perluas Jangkauan BPJS Ketenagakerjaan Hingga UMKM dan Nelayan

Kutai Timur – Semangat pemerataan kesejahteraan di Kabupaten Kutai Timur kini menyentuh lapisan masyarakat paling rentan. 

Melalui perluasan program jaminan ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah daerah memastikan para pelaku usaha kecil, buruh tani, nelayan, hingga pekerja informal lainnya memperoleh perlindungan sosial yang layak dan menyeluruh.

Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) Kutai Timur, Roma Malau, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari kebijakan strategis daerah untuk melindungi pekerja dari risiko kerja dan ketidakpastian ekonomi.

“Program jaminan ketenagakerjaan bagi pekerja rentan lewat BPJS Ketenagakerjaan ini juga mencakup pelaku UMKM, buruh tani, nelayan, dan berbagai sektor informal lainnya,” ungkap Roma.

Menurutnya, perluasan perlindungan ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat agar jaminan sosial ketenagakerjaan tidak hanya dinikmati oleh pekerja formal, tetapi juga menjangkau masyarakat yang selama ini belum tersentuh perlindungan.

 Dengan skema subsidi iuran dari pemerintah daerah, ribuan warga Kutai Timur kini dapat bekerja lebih tenang tanpa khawatir kehilangan penghasilan akibat kecelakaan atau risiko kerja lainnya.

Program ini bukan sekadar formalitas administrasi, tetapi merupakan bukti nyata kepedulian pemerintah daerah terhadap kesejahteraan ekonomi warga. Pekerja di sektor informal, yang selama ini menghadapi ketidakpastian dan risiko tinggi, kini memiliki jaring pengaman yang dapat diandalkan.

“Dengan adanya jaminan ini, pekerja informal bisa lebih fokus bekerja, karena ada perlindungan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ini juga meningkatkan produktivitas dan rasa aman mereka dalam mencari nafkah,” kata Roma.

Selain memberikan perlindungan langsung, program ini juga menjadi bagian dari penguatan pondasi sosial daerah. Kutai Timur tidak hanya fokus pada pembangunan fisik seperti infrastruktur, tetapi juga menegaskan komitmen pada pembangunan sosial yang inklusif, di mana seluruh lapisan masyarakat memperoleh manfaat yang adil dan merata.

Melalui sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, Kutai Timur terus menegaskan diri sebagai contoh nyata implementasi pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Langkah-langkah proaktif seperti ini diharapkan mendorong terciptanya tenaga kerja yang lebih produktif, aman, dan mandiri, sekaligus memperkuat ekonomi lokal secara berkelanjutan.

Dengan komitmen yang kuat, Distransnaker Kutai Timur bertekad untuk terus memperluas akses perlindungan bagi seluruh pekerja rentan, menjadikan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama dalam pembangunan daerah.(SH/ADV)