Share ke media
Advetorial Kutai Timur

Kutim Siap Alihkan ASN Penyuluh Pertanian ke Pusat Mulai 2026

18 Nov 2025 04:00:57316 Dibaca
No Photo

Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) bersiap menghadapi perubahan besar dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya di sektor pertanian. Mulai 1 Januari 2026, seluruh Penyuluh Pertanian yang berstatus ASN daerah akan dialihkan menjadi ASN Pusat, sebagai bagian dari langkah strategis pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.


Kepala BKPSDM Kutim, Misliansyah, menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan mandat dari Kementerian Pertanian untuk memastikan program pertanian di seluruh wilayah Kutim berjalan lebih efektif dan terkoordinasi. Pernyataan tersebut disampaikannya usai mendampingi Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, dalam Rapat Koordinasi Kepegawaian BKN di Jakarta, Rabu (19/11/2025). “Per 1 Januari, seluruh penyuluh akan langsung berada di bawah kementerian. Langkah ini diharapkan meningkatkan efektivitas program pertanian di lapangan,” jelas Misliansyah.


Menurutnya, pengalihan status ASN ini sejalan dengan tema BKN: “ASN Bergerak Bersama Wujudkan Asta Cita,” yang menekankan konsolidasi manajemen ASN untuk mendukung delapan agenda pembangunan nasional. Misliansyah menambahkan bahwa langkah ini juga menandai penyesuaian ASN daerah agar lebih responsif terhadap kebutuhan strategis negara, khususnya dalam mendukung sektor pertanian.


BKPSDM Kutim berkomitmen memastikan proses transisi berlangsung lancar, termasuk melakukan koordinasi intensif dengan seluruh penyuluh agar kegiatan di lapangan tidak terganggu. “Kami terus meningkatkan kualitas manajemen ASN daerah sesuai arahan BKN, sehingga visi pembangunan dapat tercapai secara efektif dan terkoordinasi,” imbuhnya.


Perubahan ini diharapkan memperkuat tenaga teknis penyuluh secara langsung di bawah kementerian, sehingga program-program pertanian nasional dapat berjalan lebih optimal. Dengan langkah strategis ini, Kutim menjadi bagian penting dari strategi nasional untuk memperkuat ketahanan pangan dan memastikan program pertanian dapat terselenggara dengan baik di seluruh daerah. ADV