Legislator Kukar Kritik Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Bagi Masyarakat, Fatlon: Pasti Akan Memberatkan

Jejakdigital.Id, Tenggarong - Pemerintah Pusat untuk menaikan iuran BPJS Kesehatan di tahun 2026 disambut dingin oleh DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Anggota DPRD Kukar, Fatlon Nisa, secara gamblang menyatakan kekhawatiran legislatif terhadap potensi dampak buruk kenaikan tersebut bagi ekonomi masyarakat di tengah situasi yang belum stabil.

Fatlon Nisa menegaskan bahwa saat ini, perekonomian masyarakat Kukar sedang lesu. Tekanan finansial yang dialami warga akibat efisiensi anggaran negara yang terasa hingga ke daerah membuat rencana kenaikan iuran BPJS menjadi beban yang tidak proporsional.

“Masyarakat kita sedang berjuang memulihkan ekonomi. Kenaikan iuran BPJS Kesehatan, sekecil apapun, pasti akan memberatkan dan semakin menekan daya beli rakyat. Kami mendesak Pusat meninjau kembali rencana ini,” tegas Fatlon Nisa, belum lama ini.

Selain aspek ekonomi, DPRD Kukar juga menggunakan momentum ini untuk mendesak perbaikan mendasar pada layanan BPJS Kesehatan. Fatlon Nisa meminta BPJS Kesehatan di daerah untuk lebih transparan dan responsif terhadap keluhan peserta.

Kritik utama yang disampaikan adalah adanya informasi yang beredar di masyarakat mengenai pembatasan layanan dan penanggungan penyakit tertentu.

“Rencana menaikkan iuran wajib diikuti dengan peningkatan kualitas layanan yang berbanding lurus.

BPJS Kesehatan harus memberi klarifikasi dan memastikan tidak ada lagi keluhan bahwa ada penyakit yang tidak ditanggung. Pelayanan harus optimal, agar masyarakat tidak merasa dirugikan,” ujarnya.

Di tengah isu kenaikan iuran yang membebani masyarakat, Fatlon Nisa menyampaikan apresiasi tinggi terhadap terobosan yang dilakukan oleh Pemkab Kukar.

Program Kukar Idaman Terbaik yang digagas Bupati Aulia Rahman Basri dan Wakil Bupati Rendi Solihin terbukti menjadi solusi nyata bagi rakyat.

“Program kesehatan gratis Pemkab Kukar adalah program unggulan yang sangat pro-rakyat. Cukup tunjukkan KTP di Puskesmas dan rumah sakit, masyarakat sudah bisa mengakses layanan kesehatan tanpa biaya. Ini adalah jaminan nyata dari Pemkab Kukar di tengah ketidakpastian kebijakan BPJS di tingkat nasional,” tutupnya.