Minim Informasi Soal Kebutuhan Material, Warga Pertanyakan Transparansi Program Bantuan Rumah

Kutai Timur – Program bantuan perbaikan rumah di salah satu desa di Kutai Timur kembali menjadi sorotan publik setelah beberapa warga menyampaikan keluhan terkait minimnya informasi mengenai kebutuhan material serta mekanisme pelaksanaan program di lapangan. Warga menilai bahwa proses pendataan serta komunikasi antara pihak konsultan, kontraktor, dan pemerintah desa belum berjalan dengan terbuka, sehingga menimbulkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat.

Salah seorang warga mengungkapkan keinginannya untuk memastikan bahwa jenis dan jumlah material yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi rumah masing-masing, namun hingga kini ia belum mendapatkan jawaban yang jelas dari pihak pemerintah desa. “Kami ingin memastikan kebutuhan material itu tepat dan sesuai kondisi di lapangan, tetapi saat kami menanyakan hal tersebut ke pemerintah desa, termasuk Kepala Dusun, ternyata mereka juga tidak mengetahui rincian besarnya,” ujarnya saat ditemui tim ETH Kalimantan Timur.

Situasi menjadi semakin membingungkan ketika tim dari Kutai Timur secara tiba-tiba datang melakukan pendataan langsung ke rumah-rumah warga tanpa adanya penjelasan terlebih dahulu dari pihak desa. Seorang perangkat desa mengaku bingung dengan cara kerja ini dan menilai proses koordinasi kurang matang. “Tiba-tiba petugas dari Kutai Timur datang mengecek rumah-rumah yang katanya akan menerima bantuan, padahal kami belum mendapat penjelasan menyeluruh,” katanya.

Kurangnya informasi yang jelas ini memunculkan pertanyaan terkait transparansi program dan alur komunikasi antara pihak terkait. Muncul pula dugaan adanya ketidakterbukaan antara konsultan, kontraktor, dan pemerintah setempat, khususnya mengenai detail teknis yang seharusnya disampaikan kepada masyarakat sejak awal agar tidak menimbulkan kebingungan.

Menanggapi permasalahan ini, Ketua DPP ETH Kalimantan Timur, Andi Ansong, menegaskan komitmen lembaganya untuk terus mengawal pelaksanaan program bantuan perbaikan rumah tersebut. Ia memastikan bahwa ETH akan berperan aktif dalam memantau setiap tahap kegiatan agar proses berjalan sesuai aturan dan tidak merugikan siapapun. “Kami akan melakukan pemantauan menyeluruh untuk memastikan seluruh tahapan kegiatan berjalan sesuai ketentuan sehingga masyarakat tidak dirugikan dan anggaran negara terlindungi,” tegasnya.

Program bantuan ini diharapkan tetap berjalan dengan transparan dan adil, agar masyarakat penerima manfaat dapat merasakan langsung keberhasilan program tanpa adanya kebingungan atau kerugian yang timbul akibat kurangnya koordinasi (ADV).