Pembangunan Pelabuhan Kenyamukan Terkendala Politik, Anggaran Disepakati tapi Proyek Tertunda

Sangatta - Pembangunan Pelabuhan Kenyamukan di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) masih menghadapi kendala besar akibat berbagai masalah politik.

Yusuf Silambi, Anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim, menjelaskan bahwa tekanan politik menjadi salah satu faktor utama yang menghambat kelancaran proyek tersebut.

“Namanya masalah politik itu macam-macam, di dalamnya saya kira media tahu semua,” kata Yusuf saat ditemui awak media.

Menurutnya, meskipun pihaknya sudah memproses pembangunan ini sejak tahun 2023 dan menargetkan penyelesaian pada akhir 2024, tekanan politik kembali menghambat kemajuan proyek tersebut.

Yusuf mengungkapkan bahwa anggaran dari Kaltim Prima Coal (KPC) sebenarnya sudah disepakati, namun realitas di lapangan sering kali berbeda dengan keputusan yang dibuat.

“Sesungguhnya anggaran dari KPC sudah disepakati. Tetapi kita nggak tahu kejadian di lapangan berbeda dengan keputusannya. Mungkin inilah para media mencari tahu di mana kelemahannya. Sehingga pembangunan Pelabuhan Kenyamukan ini sampai detik ini belum selesai,” tambahnya.

Pembangunan Pelabuhan Kenyamukan, yang diharapkan dapat meningkatkan akses dan perekonomian di Kutim, terus menjadi perhatian utama pemerintah daerah dan masyarakat.

“Hambatan politik ini menambah daftar panjang tantangan yang harus dihadapi dalam merealisasikan proyek-proyek infrastruktur strategis di Kutim kan begitu,” terangnya.

Yusuf berharap media dan publik dapat membantu mengidentifikasi dan menyuarakan masalah-masalah yang menghambat penyelesaian proyek ini.

“Dengan demikian, pihak-pihak terkait dapat mencari solusi terbaik untuk mengatasi tekanan politik dan memastikan pembangunan Pelabuhan Kenyamukan dapat diselesaikan sesuai rencana,” tandasnya.ADV