Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mulai memposisikan sektor pertanian sebagai program unggulan untuk menopang perekonomian daerah di masa depan, seiring tingginya ketergantungan terhadap sektor pertambangan.
Berdasarkan data 2024, kontribusi tambang terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kutim mencapai 75,53 persen, sementara pertanian hanya menyumbang 8,80 persen.
Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan (DTPHP) Kutim, Dyah Ratnaningrum, menegaskan, langkah ini dilakukan agar Kutim dapat mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam yang tidak terbarukan.
“Aktivitas pertambangan cepat atau lambat akan berakhir. Sektor pertanian harus siap menjadi tulang punggung ekonomi daerah ketika era tambang selesai,” ujarnya.
Meski kontribusi pertanian masih kecil, tren peningkatan mulai terlihat. Pada 2023, sektor ini menyumbang 7,60 persen PDRB dan naik menjadi 8,80 persen pada 2024.
Dyah menilai hal ini sebagai sinyal awal pergeseran struktur ekonomi Kutim menuju lebih seimbang dan berkelanjutan.
“Sekian tahun ke depan, pertambangan akan habis. Kita tidak ingin Kutai Timur menjadi kota mati seperti yang terjadi di beberapa daerah pasca-tambang,” tambah Dyah.
Pemerintah menyiapkan berbagai strategi untuk memperkuat ketahanan pangan, termasuk perluasan lahan sawah, penggunaan alat mesin pertanian modern, dan pengembangan komoditas unggulan seperti nanas dan padi.
“Makanya sektor pertanian ini harus kita genjot bersama-sama, memanfaatkan lahan-lahan eks tambang agar produktivitas meningkat dan ekonomi daerah tetap bergerak,” pungkas Dyah.
Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kontribusi pertanian terhadap PDRB, tetapi juga menjadikan Kutim memiliki ekonomi yang lebih mandiri dan berkelanjutan setelah era tambang berakhir. ADV
Masukkan alamat email untukmendapatkan informasi terbaru