Kutai Timur – Pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kutai Timur diperketat menyusul masih adanya persoalan akses dan antrean di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), meski pemantauan sejauh ini belum menemukan penimbunan.
Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur Pratama Erwin Harianto mengatakan pihaknya telah beberapa kali menyurati pihak terkait agar pengawasan terhadap BBM bersubsidi diperkuat, terutama untuk mencegah penjualan berulang kepada pihak yang sama.
“Selama saya melakukan pemantauan di SPBU, relatif tidak ada penimbunan yang kami temukan,” kata Pratama di Kantor Disperindag Kutim, Kamis (8/10/2026).
Menurutnya, pengawasan tetap perlu dimatangkan karena distribusi BBM bersubsidi memiliki persoalan yang cukup kompleks, sementara jumlah SPBU di Kutai Timur belum merata sehingga sebagian masyarakat masih kesulitan memperoleh BBM.
Salah satu perhatian pemerintah adalah memastikan BBM bersubsidi tidak terus diberikan kepada pihak yang sama melalui transaksi berulang, sehingga distribusinya dapat lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.
“Kami memang sudah beberapa kali menyurati pihak terkait untuk lebih mematangkan dan mempertajam pengawasan terhadap BBM bersubsidi,” ujarnya.
Di sisi lain, antrean panjang di SPBU tidak hanya dipengaruhi persoalan distribusi lokal karena perubahan pilihan konsumen setelah kenaikan harga BBM jenis Pertamax juga disebut ikut meningkatkan jumlah pembeli pada jenis BBM lainnya.
Pratama menjelaskan konsumen yang sebelumnya menggunakan Pertamax dapat beralih ke jenis BBM lain setelah harga Pertamax mengalami kenaikan, sehingga jumlah masyarakat yang datang ke SPBU meningkat dalam waktu bersamaan.
“Perpindahan konsumen tersebut akhirnya meningkatkan jumlah masyarakat yang mengantre di SPBU untuk mendapatkan BBM,” tuturnya.
Kondisi tersebut semakin terasa ketika ketersediaan jenis BBM tertentu tidak selalu ada, sehingga masyarakat yang datang pada waktu bersamaan harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan bahan bakar.
Menurut Pratama, persoalan antrean BBM juga terjadi di berbagai daerah sehingga tidak seluruhnya dapat dipandang sebagai persoalan lokal Kutai Timur, namun keterbatasan jumlah SPBU tetap menjadi tantangan dalam memastikan akses BBM lebih merata.
Karena itu, penguatan pengawasan distribusi perlu berjalan bersamaan dengan upaya memastikan ketersediaan dan akses BBM, agar antrean tidak semakin panjang serta penyaluran BBM bersubsidi tetap terjaga sesuai peruntukannya. (SH/ADV)
Masukkan alamat email untukmendapatkan informasi terbaru