Dinketapang Kutim Cari Solusi Serapan Gabah Petani Kobun

Kutai Timur - Persoalan penyerapan hasil panen menjadi perhatian utama Dinas Ketahanan Pangan Kutai Timur (Kutim), terutama setelah produksi gabah petani di kawasan Kobun mencapai hampir 3.000 ton pada periode Agustus-September.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kutim, Dyah Ratnaningrum, mengatakan persoalan tersebut berkaitan dengan kemampuan pembeli menyerap hasil panen petani. Kondisi itu perlu ditangani agar petani memiliki kepastian setelah memasuki masa panen.

Menurut Dyah, salah satu langkah yang dilakukan adalah berkomunikasi dengan Bulog dan Perpadi Kaltim. Dari komunikasi tersebut diketahui Bulog memiliki kewajiban membeli gabah kering panen petani dengan harga Rp6.500 di tepi sawah berdasarkan ketentuan yang disampaikan dalam wawancara.

Namun, kemampuan penyerapan Bulog di Kobun masih terbatas. Dari total sekitar 2.998,4 ton gabah kering panen yang dihasilkan, Bulog baru mampu menyerap sekitar 300 ton. Sebagian sekitar 600 ton lainnya diperuntukkan bagi suplai perusahaan-perusahaan di kawasan tersebut.

Kondisi itu membuat Dinas Ketahanan Pangan perlu mencari pembeli lain untuk menyerap sisa hasil panen. Komunikasi kemudian dilakukan dengan Perpadi Kaltim yang ditindaklanjuti dengan penyerapan hasil panen petani.

“Ditindaklanjuti jadi yang panen sekarang ini sudah enggak ada masalah. Bahkan yang belum panen pun sudah ditungguin sama Perpadi,” kata Dyah.

Menurutnya, langkah tersebut menjadi solusi jangka pendek agar hasil panen petani tetap terserap. Terlebih, petani Kobun ditargetkan kembali melakukan penanaman pada Oktober sehingga siklus produksi akan kembali berjalan dan membutuhkan kepastian pasar.

Dalam jangka panjang, Dyah menilai persoalan pemasaran perlu dipikirkan secara berkelanjutan. Menurutnya, Perpadi tidak dapat terus menjadi satu-satunya alternatif penyerapan hasil panen, sementara pembeli utama yang diharapkan adalah Bulog.

Karena itu, pembagian peran antarperangkat daerah juga menjadi penting. Dinas yang menangani produksi dapat fokus meningkatkan hasil pertanian, sementara Dinas Ketahanan Pangan menyiapkan mekanisme agar beras yang dihasilkan petani memiliki pasar.

“Teman-teman di TPHP bisa fokus untuk peningkatan produksi, baik intensifikasi maupun ekstensifikasi. Nah, kami yang menyiapkan gimana caranya biar beras yang dihasilkan oleh petani itu bisa terserap,” ujarnya.

Langkah tersebut diarahkan agar peningkatan produksi pertanian di Kutim diikuti kesiapan pasar dan penyerapan hasil panen. Dengan demikian, persoalan hilir tidak menjadi hambatan bagi keberlanjutan produksi petani. (ADV/IR)