DPRD Kukar Desak Pemkab Serius Kembangkan Lahan Tidur, Pertanian Jadi Kunci Ketahanan Ekonomi Baru

Jejakdigital.Id, Tenggarong – Masa depan perekonomian Kutai Kartanegara (Kukar) dipertanyakan jika masih bergantung pada sektor tambang yang tak terbarukan.

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi IV DPRD Kukar, Muhammad Idham, secara lugas mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk segera mengalihkan fokus dan menggarap sektor pertanian dan perkebunan secara masif.

Idham menegaskan, potensi lahan yang luas namun masih berstatus ‘lahan tidur’ harus segera dioptimalkan.

Menurutnya, pengembangan sektor ini adalah solusi ganda: meningkatkan ketahanan pangan dan membuka lapangan usaha yang berkelanjutan bagi masyarakat lokal.

“Jika kita hanya mengandalkan batu bara, tentu tidak akan bertahan lama. Diversifikasi ekonomi wajib dilakukandengan pengembangan sektor pertanian dan perkebunan. Lahan kita masih luas, ini harus jadi perhatian bersama,” jelas Muhammad Idham, Kmais (25/9/2025).

Komisi IV menyoroti potensi besar di wilayah pelosok Kukar, khususnya pada perkebunan sawit. Anggota dewan tersebut kerap menerima aspirasi dari masyarakat petani dan pekebun yang meminta dukungan konkret berupa penyediaan pupuk dan bibit berkualitas untuk meningkatkan produktivitas hasil panen mereka.

Selain sawit, Idham juga mendorong program percetakan sawah baru di beberapa desa. Ia melihat sektor persawahan sebagai peluang strategis yang harus diperluas agar menarik minat generasi muda.

“Kalau kita buka percetakan sawah di desa-desa, manfaatnya besar sekali. Anak-anak muda bisa kita dorong menjadi petani milenial. Pertanian dan perkebunan ini harus kita galakkan agar masa depan mereka tidak hanya bergantung pada tambang,” tegasnya.

Idham menyimpulkan, saatnya bagi Pemkab dan masyarakat untuk melihat pertanian bukan sekadar mata pencaharian sampingan, tetapi sebagai peluang usaha utama yang menjanjikan dan menjamin ketahanan ekonomi daerah pasca-tambang.

Komisi IV DPRD Kukar berkomitmen akan terus mengawal kebijakan penganggaran yang pro terhadap sektor pertanian dan perkebunan di APBD.