Ketua Pansus LKPJ DPRD Kutim Tekankan Pengawasan Ketat Terhadap Anggaran Perjalanan Dinas

Sangatta - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Kutai Timur (Kutim), Hepnie Armansyah, menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap anggaran perjalanan dinas OPD.

Dalam upaya mengurangi pembengkakan anggaran, Hepnie menjelaskan bahwa keberadaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) memberikan standar yang jelas untuk mengatur pengeluaran perjalanan dinas, sehingga sulit untuk melakukan pemborosan anggaran.

“Dengan adanya SIPD, sulit untuk melakukan pembengkakan anggaran perjalanan dinas karena semuanya sudah diatur dan memiliki standar yang jelas,” tegas Hepnie.

Ia juga menekankan pentingnya mengutamakan kualitas daripada kuantitas dalam pelaksanaan kegiatan.

Lebih lanjut, Hepnie menyoroti perlunya evaluasi yang lebih selektif dalam memutuskan apakah perlu mendatangkan narasumber dari luar daerah atau tidak.

Menurutnya, hal ini adalah tugas Sekretaris Daerah (Sekda) untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran anggaran benar-benar bermanfaat.

“Perlu ada pemilahan. Apakah perlu mendatangkan narasumber dari luar daerah? Tugas Sekda untuk menyeleksi. Kalau memang tidak ada gunanya, lebih baik anggarannya digunakan untuk belanja modal. Jangan dijadikan alat penghasilan,” tegas Hepnie.

Hepnie juga menyatakan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk perjalanan dinas dan kegiatan pelatihan harus benar-benar digunakan secara efisien dan efektif.

Ia menilai, fokus harus diberikan pada kegiatan yang memberikan dampak nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kutai Timur.

“Kami harus memastikan bahwa setiap anggaran yang digunakan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Kualitas kegiatan harus diutamakan agar memberikan hasil yang optimal,” tambahnya.

Pernyataan Hepnie ini menggarisbawahi komitmen DPRD Kutim untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran pemerintah daerah.

Melalui pengawasan yang ketat dan seleksi yang cermat, DPRD Kutim berupaya memastikan bahwa setiap pengeluaran anggaran mendukung tujuan pembangunan daerah yang lebih efektif dan efisien.ADV