Kutai Timur – Ketersediaan pasokan air masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian dalam pengelolaan lahan sawah di Kabupaten Kutai Timur. Sejumlah sarana pendukung telah dibangun, mulai dari embung hingga jaringan irigasi, namun keberadaannya belum sepenuhnya mampu menjamin kebutuhan air ketika kondisi cuaca memasuki periode kering dalam waktu yang cukup panjang.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (DTPHP) Kabupaten Kutai Timur Purno Edi mengatakan, pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk mendukung kebutuhan pengairan lahan pertanian. Pembangunan infrastruktur tersebut dilakukan bersama perangkat daerah terkait sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
Purno menyampaikan hal tersebut saat ditemui di Kantor DTPHP Kutim, Senin (31/8/2026). Menurutnya, persoalan utama bukan hanya terkait ketersediaan jaringan pengairan, tetapi juga keberadaan sumber air yang menjadi pasokan bagi infrastruktur tersebut.
Salah satu sarana yang digunakan adalah embung. Infrastruktur ini dibangun untuk menampung air yang kemudian dapat dimanfaatkan bagi kebutuhan pertanian. Namun, ketika periode tanpa hujan berlangsung panjang, jumlah air yang dapat ditampung juga ikut berkurang sehingga fungsi embung tidak dapat berjalan secara maksimal.
“Upaya kita baik itu embung, bukan hanya di dinas kita tetapi yang dibangun oleh PUPR, kemudian kita lanjutkan ke irigasinya atau sekunder, kalau primernya di PUPR masih,” jelasnya.
Selain embung, jaringan irigasi juga menjadi bagian dari sistem pengairan yang dikembangkan pemerintah. Jaringan tersebut berfungsi menyalurkan air menuju lahan sawah, tetapi tetap membutuhkan sumber air yang cukup agar aliran dapat berjalan.
DTPHP Kutim juga mempertimbangkan sumber air alternatif untuk membantu memenuhi kebutuhan di lokasi tertentu. Salah satu pilihan yang dapat digunakan adalah sumur bor. Meski demikian, pembangunan sarana tersebut tetap harus mempertimbangkan kondisi alam dan potensi sumber air bawah tanah pada masing-masing wilayah.
“Sekarang misalkan kita bikin sumur bor, kedalaman berapa, kita mampu, tapi kita kembali lagi berbicara dengan faktor alam,” ujarnya.
Persoalan semakin kompleks apabila lokasi sawah dengan sumber air memiliki jarak yang cukup jauh. Dalam kondisi tersebut, keberadaan sumber air saja belum cukup karena diperlukan sarana tambahan untuk mengalirkan air hingga mencapai lahan yang membutuhkan.
“Kalau kita masih ada sumber air ini yang sudah kita juga lakukan, bukan hanya kita data, kita lanjut ke ini yang mana mungkin, artinya sawahnya ada, sumber airnya jauh, nah kan perlu ini lagi yang lain,” sebutnya.
Karena itu, DTPHP terus melakukan pendataan terhadap lahan sawah sekaligus sumber air yang tersedia di berbagai wilayah. Pendataan tersebut diperlukan untuk mengetahui lokasi yang memiliki potensi sumber air, jaraknya dari lahan pertanian, serta kebutuhan sarana yang diperlukan untuk mendukung distribusi air.
Hasil pendataan nantinya dapat menjadi bahan dalam menentukan penanganan yang sesuai. Setiap wilayah tidak selalu dapat menggunakan pola pengairan yang sama karena kondisi geografis, jarak sumber air, serta ketersediaan air dapat berbeda.
Purno menjelaskan, pembangunan infrastruktur pengairan tetap menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga produktivitas lahan. Namun, sarana tersebut tetap memiliki keterbatasan apabila tidak didukung ketersediaan air yang memadai.
Kondisi tersebut membuat pengelolaan sumber air perlu dilakukan secara lebih terukur. Pemerintah tidak hanya perlu melihat kebutuhan lahan, tetapi juga memastikan sumber air yang tersedia dapat mendukung kegiatan budidaya dalam kondisi cuaca yang berubah.
Dengan terus melakukan pemetaan, pendataan, dan pengembangan sarana pendukung, DTPHP Kutim berupaya mencari solusi bagi lahan yang menghadapi keterbatasan pasokan air. Namun, keberhasilan pemenuhan kebutuhan air tetap dipengaruhi kondisi alam, terutama ketika periode tanpa hujan berlangsung lebih lama dari kondisi normal. (SH/ADV)
Masukkan alamat email untukmendapatkan informasi terbaru