Foto : Ketua BORNEO Dede Hermawan

Jejakdigital.id – Samarinda – Pergantian posisi Ketua DPRD Kaltim dari Makmur HAPK kepada Hasanudin, yang merupakan hak politik dari Partai GOLKAR sebagai pemenang pileg tahun 2019. Semakin hangat menjadi tranding topic pemberitaan di media massa dan media online, tidak adanya kejelasan penyebab digantinya Makmur HAPK menui pro dan kontra, DPD Partai GOLKAR Prov. Kaltim hanya mengulas sedikit faktor yang melatarbelakangi pergantian tersebut yakni keaktifan dan produktiftas Makmur HAPK sehingga hal tersebut dianggap DPD Partai GOLKAR Kaltim agak sulit diungkap ke public karena terkait persoalan pribadi seorang kader.

Langkah politik Partai GOLKAR tersebut menimbulkan beberapa aksi unjuk rasa, unjuk rasa pertama yang dihadiri pulihan orang pada Hari Jum’at (25/6/2021) di Kantor Sekretariat DPD Partai GOLKAR Kab. Berau, yang belakangan DPD Partai GOLKAR Prov. Kaltim telah melaporkan aksi unjuk rasa tersebut kepada Polres Berau akibat adanya beberapa dugaan tindak pidana, namun perwakilan pengunjuk rasa telah menyampaikan permohonan maafnya secara tertulis dan dibacakan dihadapan Pengurus DPD Partai GOLKAR Kab. Berau.

Unjuk rasa kedua terjadi pada Hari Rabu (30/6/2021), diikuti puluhan orang tepat didepan Kantor Sekretariat DPD Partai GOLKAR Prov. Kaltim, tema yang disuarakan tetap mengenai pergantian Ketua DPRD Kaltim, akan tetapi salah satu poin tuntutannya mengarah pada wilayah sectarian yang bernuansa SARA.

Eskalasi akibat pergantian Ketua DPRD Kaltim ini pun memunculkan dua sisi yakni unjuk rasa yang mengatasnamakan masyarakat Berau dan proses pengambilan kebijakan didalam tubuh kedewanan DPRD Provinsi Kalimantan Timur.

Hal ini menarik perhatian dari Ketua Barisan Oposisi Rakyat Nasional Eloborasi Organisasi (BORNEO) Dede Hermawan, menurutnya “persoalan ini sangat disayangkan terjadi, masalah pergantian Ketua DPRD adalah hal yang lumrah yang terjadi di dalam kedewanan, jadi tidak perlu ada gerakan-gerakan  yang mengusung isu SARA, mengatasnamakan sectarian dengan prinsip primordial berlebih, toh ini sudah menjadi pertimbangan yang matang oleh partai tersebut dan bila ini terjadi tidak mungkin ada persoalan sebelumnya, ini wilayah politik, politik itu kepentingan, kamu kukasih posisi kemudian aku dapat apa, biasanya yang komunikasi mudah, loyal dan royal terhadap partai akan dipertahankan dan yang tidak berkontribusi terhadap partai akan ditinggalkan”.

Ditambahkannya, “tidak boleh mengusung isu SARA karena bisa memicu terpecahnya republik ini, kenapa demikian kita bisa liat di dalam kedewanan bukan hanya satu warna disana , bagaimana kalau semua dewan mengatasnamakan daerah masing masing apa tidak repot, apakah ini bukan pemecah belah bangsa”, sesal Dede yang merupakan aktifis di organisasi kemahsiswaan ini.

DPRD Kaltim, baik itu pimpinan DPRD unsur ketua dan wakil ketua serta jajaran kesekretariatan DPRD Kaltim harus tetap menjalan permintaan Partai GOLKAR apabila telah sesuai dengan perundangan yang berlaku dalam tata cara pergantian pimpinan DPRD.

“DPRD Kaltim juga harusnya tegas dalam hal ini, jangan permasalahan ini di buat seolah-olah mengambang atau tidak ada kejelasan, karena ini menyangkut kinerja kedewanan, apa sih masalahnya, kalau sudah sesuai dengan aturan di Undang-Undang MKD, PP Nomor 12 tahun 2018 dan Tatib Nomor 1 DPRD Kaltim dan ada waktunya, kenapa harus menunggu gugatan atau takut karena masih berproses hukum. Masyarakat ini perlu kinerja tinggi seorang Ketua DPRD, jangan pak Makmur hanya disibukkan dengan urusan pembelaan diri atau Hasanudin sibuk berusaha untuk menjadi Ketua DPRD, sedangkan tugas utamanya selaku wakil rakyat tidak dijalankan, pastikan aja diganti, nanti kita lihat kinerja pak Hasanudin, kalau lebih buruk dari pak Makmur kita akan kembali turun ke jalan”, seru Dede bersama aktifis BORNEO lainnya.

“Maka dari itu kami BORNEO Kaltim meminta secara tegas kepada DPRD agar supaya segera memutuskan tentang pergantian ketua DPRD Kaltim, karena ini bicara kemaslahatan masyarakat dan kami pastikan ketika ini tidak di indahkan kami akan melakukan unjuk rasa besar-besaran dengan beberapa elemen organisasi yang tergabung di Barisan Oposisi Rakyat Nasional Elaborasi Organisasi Kalimantan Timur”, tegas Dede dengan penuh semangat.

Saat ini, Makmur HAPK telah melayangkan Surat Gugatan ke Mahkamah Partai GOLKAR pada Hari Senin (28/6/2021) dan teregister pada Hari Selasa (29/6/2021). (Fj/Red)

By jd jd

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *