Share ke media
Politik

Ramai diberitakan, Para Anggota DPRD Kutim menuding, Kepala BPKAD main potong anggaran, Tanpa restu Bupati

30 Jun 2025 02:00:09329 Dibaca
No Photo
Suasana pertemuan delapan anggota DPRD Kutim dengan Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud di Samarinda, Jum'at 18/04/2025 (Sumber : Kaltimkece.id)

Samarinda - dilangsir dari situs kaltimkece.id, berjudul Gonjang Ganjing Anggaran Kutim yang Boncos Terkena Efisiensi, dikatakan “bahwa dibalik tarik ulur politik anggaran Kutim 2025, bukan hanya soal dana dipotong hingga 4,4 Triliun, Pemerintah Kutim melempar ide anggaran pokok pikiran dewan dihapus dan DPRD kembali ke fungsi awal.” sontak hal tersebut mematik emosi para anggota Dewan Kutim yang menuding Kepala BPKAD Kutim Ade Achmad Yulkafilah berada dibalik skenario pemotongan anggaran, tanpa melakukan konsultasi lebih dulu dengan Bupati Ardiansyah Sulaiman, apalagi dengan DPRD. 

Beberapa anggota DPRD Kutim, antaranya Prayunita Utami, Ardiansyah, Eddy Palinggi, Asti Mazar, Hasnah, Karim Bolong, Hepnie Armansyah dan Joni mantan Ketua DPRD Kutim dari PPP, diungkap setelah sehari sebelumnya sempat bertemu dengan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, dan kemudian besoknya sabtu, 19/04/2025 para anggota Dewan tersebut menemui Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman sekira pukul 10.00 wita, dirumah jabatan Bupati Kutim, dibilangan kompleks Bukit Pelangi, Sangatta, yang pada intinya anggota Dewan meminta penjelasan terkait keengganan TAPD memenuhi undangan DPRD Kutim dan kepastian besaran pemangkasan anggaran pokir dewan.

Dikatakan “Program dari dana pokir semua hilang di SIPD (sistem informasi pemerintah daerah) Ada penyisiran oleh TAPD, dan rencana penghilangan dana pokir…” tudingan bahwa Kepala BPKAD Kutim Ade Achmad Yulkafilah berada dibalik skenario pemotongan anggaran, bukan tanpa alasan, pasalnya para anggota dewan yang bertemu dengan Bupati Ardiansyah Sulaiman ketika itu sempat menanyakan perihal pemangkasan anggaran 93 % dana pokir para anggota dewan, ternyata Bupati Ardiansyah Sulaiman mengaku tidak tau. 

“Efisiensi anggaran merupakan tugas kolektif TAPD, jadi bukan hanya BPKAD menentukan mana anggaran yang dipotong atau digeser. Karena server ada di BPKAD, kami diperintahkan Pak Bupati untuk menyingkronkan pergeseran anggaran” uangkap Ade Achmad Yulkafilah, Kepala BPKAD Kutim, berusaha menjelaskan kepada pewarta Kaltimkece.id.